 |
| Dr. Isfandir Hutasoit, S.H., M.H - Dosen Senior FH Hukum Unrika |
SuaraMadani.id | BATAM – Penunjukan FAP sebagai Direktur Perencanaan Infrastruktur di Badan Pengusahaan (BP) Batam menuai sorotan keras dari kalangan akademisi dan pemerhati hukum. Dosen senior Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Dr. Isfandir Hutasoit, menilai keputusan tersebut bermasalah secara etik dan berpotensi menabrak prinsip hukum.
“Ini keputusan yang gegabah. Proses hukum terhadap FAP belum selesai. Kalau nanti dia resmi jadi tersangka, maka BP Batam akan berada dalam posisi yang sangat memalukan,” ujar Isfandir kepada awak media, Senin pagi, 23 Juni 2025.
FAP diketahui sedang terseret dalam penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Pelabuhan Batu Ampar—salah satu proyek strategis di bawah naungan BP Batam. Hingga kini, Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Kepulauan Riau telah memeriksa lebih dari 75 saksi, namun belum menetapkan satu pun tersangka.
Isfandir mempertanyakan lambannya penanganan perkara tersebut dan mengingatkan agar Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersikap lebih tegas.
“Kalau perlu, FAP segera dicopot. Jangan beri ruang jabatan kepada seseorang yang tengah berada dalam radar penyelidikan kasus korupsi. Ini menyangkut kredibilitas institusi,” tegasnya.
Ia juga menyinggung nama pejabat BP Batam lainnya, Claudia Li, yang diminta tidak “bermain mata” atau bersikap abu-abu terhadap dinamika hukum yang sedang berlangsung. Menurutnya, ketegasan dalam urusan integritas lembaga tidak boleh dikompromikan.
Selain itu, Isfandir juga menyampaikan kritik tajam terhadap aparat penegak hukum yang dinilai terlalu lamban menuntaskan proses hukum.
“Ada apa dengan penyidik Tipikor? Jangan sampai publik menilai ada penguluran waktu atau tekanan politik dalam kasus ini. Penegakan hukum harus transparan dan bebas dari intervensi,” ujarnya.
Kasus dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek Pelabuhan Batu Ampar sendiri telah lama menjadi perhatian publik, terutama karena nilai proyeknya yang besar dan dampaknya yang strategis bagi pembangunan ekonomi Batam.
Hingga berita ini ditulis, BP Batam belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik dan desakan pencopotan tersebut. (RP)