 |
| Gbr Ilustrasi |
SuaraMadani.id | BATAM - Dugaan keterlibatan seorang pemain kuat dalam dua bisnis ilegal sekaligus mafia beras dan rokok ilegal non cukai kembali mencuat di Kota Batam. Sosok ini disebut sebagai dalang di balik distribusi beras ilegal dan juga diduga menjadi pengendali utama peredaran rokok tanpa cukai yang beredar luas di wilayah Kepri.
Ironisnya, meski berbagai laporan dan pemberitaan telah berulang kali mengungkap aktivitas haram ini, hingga saat ini belum ada langkah hukum tegas dari aparat. Fakta ini menimbulkan dugaan kuat bahwa ada perlindungan dari oknum-oknum tertentu dalam institusi penegak hukum yang membuat sang mafia tetap bebas menjalankan bisnisnya.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi kejahatan ekonomi serius yang merusak pasar dan negara. Kalau sudah berulang kali diberitakan, tapi tidak ada tindakan, ini tanda bahaya. Ada yang bermain di balik layar,” ujar seorang aktivis penggiat anti-korupsi di Batam, Jumat (8/8/2025).
Menurut hasil penelusuran tim investigasi awak media ini, sosok mafia yang dimaksud memiliki rekam jejak panjang dalam dunia usaha logistik dan distribusi berasn yang beroperasi di salah satu ruko dan gudang di wilayah Batuampar, namun selama ini namanya jarang tersentuh aparat hukum. Ia disebut memiliki relasi kuat dengan sejumlah oknum berpengaruh, baik di pelabuhan, pengawasan cukai, maupun penegakan hukum daerah.
Dua Sektor Ilegal, Satu Kendali
Berdasarkan keterangan dari sumber internal yang berhasil dihimpun, pelaku diduga menjalankan dua jalur distribusi ilegal yang saling menopang: beras impor ilegal dari negara tetangga dan rokok non cukai dari jalur laut. Keduanya memanfaatkan celah pengawasan yang lemah dan logistik di wilayah perairan Batam.
Modus yang digunakan cukup rapi: untuk beras, dilakukan pengoplosan dan pengemasan ulang agar menyerupai produk lokal. Sementara untuk rokok ilegal, barang masuk dalam jumlah besar melalui pelabuhan tidak resmi, lalu diedarkan ke warung-warung kecil hingga pasar tradisional tanpa cukai resmi.
“Selama ini aktivitas mereka terkesan kebal hukum. Kalau pelaku kelas kecil bisa cepat ditindak, kenapa yang besar ini seperti dilindungi?” ujar sumber investigasi yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Parlin Purba dan Gibran Centre Buka Data
Langkah konkret dilakukan oleh Parlin Purba, Ketua Gibran Centre Kepri, yang secara terbuka membongkar praktik mafia beras dan menyebut keterkaitannya dengan jaringan rokok ilegal.
Dalam keterangan persnya, Parlin menyebut bahwa praktik ini sudah berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak. Ia juga menyatakan bahwa data-data awal telah disampaikan kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dan akan diserahkan secara resmi kepada Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, untuk dijadikan bahan tindak lanjut nasional.
“Ini lingkaran bisnis gelap. Mereka tidak hanya merusak sektor pangan, tapi juga menyedot potensi pendapatan negara melalui peredaran rokok ilegal. Kita akan bongkar satu-satu,” tegas Parlin.
Ia menambahkan, Gibran Centre telah mengantongi dokumen, foto, nama pelaku, dan pola distribusi dari dua praktik haram ini, dan akan menyerahkannya sebagai bagian dari gerakan moral nasional.
KNPI Tanjungpinang Desak Tindakan Tegas
Menyikapi kondisi ini, Ketua DPD KNPI Tanjungpinang, Dimas Prayoga, angkat bicara. Ia mengecam keras lambannya tindakan hukum terhadap pelaku yang sudah lama diduga mengendalikan pasar ilegal di Batam.
“Mereka bukan hanya merugikan negara. Mereka menyengsarakan masyarakat kecil, merusak sistem distribusi pangan, dan menghancurkan UMKM yang taat aturan. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga moral,” tegas Dimas.
KNPI menyatakan siap mengawal upaya pembongkaran kasus ini dan mendesak pihak-pihak terkait seperti Polri, Bea Cukai, dan Kejaksaan untuk tidak lagi menutup mata.
“Kalau aparat takut atau malah terlibat, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum bisa runtuh. Kita tidak boleh kalah oleh mafia,” tambahnya.
Publik Menunggu Keberanian Aparat
Kini, semua mata tertuju pada aparat penegak hukum di Batam. Apakah mereka akan bertindak atas informasi dan bukti yang sudah begitu terang-benderang? Ataukah justru membiarkan mafia ekonomi ini terus memperkaya diri di atas penderitaan rakyat?
Jika negara gagal menindak mafia beras dan rokok ilegal yang sudah jelas-jelas merusak sistem, maka yang akan menjadi korban adalah masyarakat luas—dari petani lokal hingga pelaku UMKM. (Tim)