Suaramadani.id | KARIMUN, KEPRI - Menanggapi pemberitaan yang menyudutkan dan menyebut bahwa provider Solnet diduga melakukan pemasangan kabel jaringan internet dengan menumpang di tiang listrik PLN tanpa izin resmi, pihak Solnet melalui perwakilannya Jamal menyampaikan klarifikasi dan bantahan tegas terhadap informasi yang beredar tersebut.
“Kami menyayangkan pemberitaan yang terlalu tendensius dan seolah hanya menyerang satu provider saja, padahal di lapangan banyak provider lain yang juga menggunakan jalur dan tiang PLN. Mengapa hanya Solnet yang disorot?” ujar Jamal.
Jamal menegaskan bahwa kehadiran Solnet di Provinsi Kepulauan Riau justru untuk memberikan layanan internet yang terjangkau, lancar, dan berkualitas bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah pemukiman yang belum memiliki jaringan internet.
“Kami sudah melengkapi seluruh dokumen perizinan yang diperlukan, termasuk surat izin lingkungan dari RT/RW setempat. Untuk jaringan utama, Solnet menggunakan jalur optik underground yang tertata rapi. Namun, di beberapa wilayah pemukiman, atas dasar permintaan warga dan RT/RW, kami memanfaatkan jalur tiang PLN sama seperti provider lainnya,” jelasnya.
Jamal menegaskan bahwa semua kegiatan operasionalnya mengacu pada prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta selalu terbuka untuk koordinasi dengan pihak berwenang, termasuk PLN dan pemerintah daerah.
“Kami tidak pernah melanggar aturan, dan setiap kegiatan teknis selalu berdasarkan izin serta kesepakatan dengan pihak lingkungan dan otoritas terkait,” tambah Jamal.
Terkait tudingan dari sejumlah pihak dan pemberitaan di media, Jamal berharap agar media serta organisasi masyarakat dapat bersikap netral, proporsional, dan independen dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Media dan LSM tentu sangat kami hargai sebagai mitra kontrol sosial. Namun, kami berharap pemberitaan dilakukan secara berimbang dan tidak tendensius hanya menyudutkan pihak kami tanpa mengonfirmasi secara utuh,” tutupnya.
Dengan demikian, Solnet menegaskan bahwa tuduhan pemasangan jaringan tanpa izin adalah tidak benar dan menilai pemberitaan sebelumnya berpotensi menyesatkan publik jika tidak diklarifikasi secara menyeluruh. (RP).